INILAHCOM, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga politisi PDI Perjuangan Arteria Dahlan keliru membedakan barang sitaan, rampasan, hingga pemasukan kas negara dari hasil giat yang dilakukan tim KPK.
"Terdapat kekeliruan pemahaman ketika disampaikan bahwa ada barang sitaan yang tidak dimasukan ke kas negara. Pernyataan ini, kami duga berangkat dari ketidakmampuan membedakan antara barang rampasan dengan barang sitaan," kata juru bicara KPK Febri Diansyah, Kamis (10/10/2019).
Febri kemudian mengurai perbedaan keduanya. Penyitaan, kata dia, dilakukan sejak proses penyidikan. Sementara mengenai penilaian sebuah barang yang disita dapat dirampas bergantung pada putusan hakim.
"Dalam kondisi tertentu Hakim dapat memerintahkan dilakukan perampasan, atau digunakan untuk perkara lain, atau dikembalikan pada pemiliknya," terangnya.
Febri turut menjawab mengenai penyitaan emas batangan yang tidak masuk ke kas negara. Menurutnya, KPK telah memberi penjelasan ini berkali-kali ke publik melalui pemberitaan media, yaitu dalam perkara tindak pidana korupsi (TPK) terkait pembangunan Pasar Besar Kota Madiun tahun 2009-2012 dengan terpidana Walikota Madiun, Bambang Irianto.
"Saat penyidikan, KPK menyita emas batangan sebanyak 1 kilogram. Akan tetapi, karena hakim pada Pengadilan Tipikor Surabaya memerintahkan barang sitaan tersebut dikembalikan kepada pihak terpidana, maka KPK wajib melaksanakan putusan tersebut dan mengembalikannya pada 9 Juli 2018," kata Febri.
"Justru salah jika KPK melakukan tindakan yang bertentangan dengan putusan pengadilan tersebut," sambungnya memperjelas.
Ada juga contoh TPK suap terkait usulan dana perimbangan keuangan daerah pada RAPBN Perubahan tahun anggaran 2018 dengan tersangka Yaya Purnomo, Kasie Pengembangan Pendanaan Kawasan Perumahan dan Pemukiman pada Ditjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan.
"Saat itu, KPK menyita logam mulia, perhiasan emas sebanyak: 25 cincin, 4 gelang, dan 4 anting-anting. Hal ini juga sudah pernah kami sampaikan pada publik melalui pemberitaan media," berbahaya.
Dari jumlah itu, kata Febri, berdasarkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta 77/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Jkt.Pst tanggal 28 Januari 2019, sebanyak 2,2 kilogram logam mulia dan 33 perhiasan dirampas untuk negara.
Sisanya, lanjut Febri, sebanyak 200 gram logam mulia dipergunakan sebagai barang bukti di perkara lain, yakni Tindak Pidana Korupsi (TPK) suap terkait dengan pengurusan dana perimbangan pada APBN-P 2017 dan APBN 2018 untuk Kabupaten Pegunungan Arfak periode tahun 2017-2018
"Dua perkara di atas merupakan contoh kongrit perlunya pemahaman yang lebih rinci tentang pembedaan antara barang sitaan dan barang rampasan," tegas Febri.
from Inilah.com - Terkini kalo berita nya ga lengkap buka link disamping https://ift.tt/2IE3K7F
No comments:
Post a Comment