INILAHCOM, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengaku tak dilibatkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam menyusun kabinet.
Saat membentuk Kabinet Kerja Jilid I pada 2014 lalu, Jokowi meminta KPK dan PPATK menelusuri rekam jejak para calon menteri.b
"Kami (KPK) tidak diikutkan," kata Wakil Ketua KPK Laode M Syarif di Gedung ACLC KPK, Jakarta, Senin (14/10/2019).
Meski begitu, Syarif mengaku tak mempersoalkan langkah Jokowi yang tidak lagi melibatkan KPK dalam memilih para pembantunya untuk lima tahun mendatang.
"Itu adalah hak prerogatif presiden. Kalau kita dimintai, kita akan memberikan masukan, kalau tidak, tidak apa-apa seperti itu. Bahwa yaitu saja kita berharap bahwa beliau cukup paham untuk mengetahui mana calon menteri yang mempunyai rekam jejak yang baik atau tidak," katanya.
KPK hanya mengingatkan, Jokowi mempertimbangkan rekam jejak dan integritas dalam memilih menteri. KPK juga berharap Jokowi memilih menteri yang profesional di bidangnya masing-masing.
"Kami berharap bahwa yang ditunjuk oleh Presiden adalah orang-orang yang mempunyai track record yang bagus, dari segi integritas tidak tercela, dan kita berharap bahwa memilih yang betul-betul bersih, mempunyai integritas yang baik dan profesional di bidangnya yang dia akan kerjakan," harapnya. [rok]
from Inilah.com - Terkini kalo berita nya ga lengkap buka link disamping https://ift.tt/2oHfdfO
No comments:
Post a Comment