INILAHCOM, Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan sinyal bahwa ibukota negara tidak lagi ada di DKI Jakarta. Sinyal tersebut karena Joko Widodo mempertimbangkan sejumlah opsi dari yang diajukan oleh Kementrian dalam Kabinet Ayo Kerja jilid II.
Opsi tersebut mengacu pada pemindahan ibukota ke luar Pulau Jawa khususnya kawasan Timur Indonesia ataupun Di Pulau Jawa pada radius 50-70 km dari DKI Jakarta.
Pernyataan Jokowi tersebut diucapkan pada rapat terbatas Tindak Lanjut Rencana Pemindahan Ibukota di Kantor Presiden.
"Jumlah penduduk di Pulau Jawa sudah mencapai 57 persen dari total populasi di Indonesia. Sementara jumlah populasi di Pulau Sumatera 21 Persen, Pulau Sulawesi 7 persen, Pulau Kalimantan 6 Persen dan Papua dan Maluku hanya 3 Persen," kata Joko Widodo di Istana Presiden, Jakarta Pusat, Senin, 29 April 2019.
Menurut Jokowi adanya ketimpangan ratio pertambahan penduduk di DKI Jakarta membuat Jokowi memutar otak untuk mengalihkan ibukota negara, walaupun DKI Jakarta masih menjadi daerah tata perniagaan kedepannya.
"Nah ini masih 6% (Kalimatan). Pertanyaannya, apakah di Jawa mau ditambah? Sudah 57%, ada yang 6%, 7% dan 3%. Kalau masih berpikir tiga alternatif tadi, kalau saya sih alternatif satu dan dua sudah tidak," ujar Jokowi.
Menurut Jokowi isu terkait akan dipindahkannya ibukota negara sudah didengungkan saat kepemimpinan Ir Soekarno waktu pada kabinet Orde Lama di tahun 1950-an. Kalaupun sampai dilaksanakan pada saat ini, Jokowi menjelaskan hanya melanjutkan buah pemikiran Founding Father (Bapak Bangsa) tersebut. [rok]
from Inilah.com - Terkini kalo berita nya ga lengkap buka link disamping http://bit.ly/2USii6Y
No comments:
Post a Comment